Scroll untuk baca artikel
POLITIK TERKINI

Aktivitas Pertambangan di Samarinda Timbulkan Masalah Baru, Warga dan Legislatif Desak Tindakan Tegas

302
×

Aktivitas Pertambangan di Samarinda Timbulkan Masalah Baru, Warga dan Legislatif Desak Tindakan Tegas

Sebarkan artikel ini
Anhar, anggota Komisi IV DPRD Samarinda (Ist)

Locerita.co – Aktivitas pertambangan di Kecamatan Palaran, Samarinda, kembali mencuatkan keluhan warga. Salah satu isu yang paling disorot adalah keberlanjutan operasi perusahaan tambang yang belum menyelesaikan pembebasan lahan warga. Keprihatinan ini disampaikan oleh Anhar, anggota Komisi IV DPRD Samarinda yang juga berasal dari daerah pemilihan Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir.

Anhar mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait perusahaan tambang yang terus beroperasi meski pembebasan lahan belum sepenuhnya diselesaikan.

“Masih ada perusahaan yang beroperasi di atas tanah warga yang belum dibebaskan dengan tuntas. Ini jelas melanggar hak-hak masyarakat, dan kami meminta Pemprov dan Pemkot turun tangan segera,” ujarnya.

Menurut Anhar, masalah yang lebih rumit muncul karena sejumlah perusahaan tambang ini beroperasi di luar area yang diizinkan dalam dokumen izin yang mereka miliki.

“Perusahaan ini memperoleh izin sekitar 3.000 hektare untuk kegiatan perumahan dan industri. Namun, pada kenyataannya, aktivitas tambang mereka sudah meluas di luar area yang seharusnya,” jelas Anhar.

Bahkan, ia menambahkan, proyek Pelabuhan Multipurpose Palaran yang baru-baru ini diresmikan turut menjadi alasan bagi perusahaan tambang untuk memperluas wilayah operasinya.

Lebih lanjut, Anhar menegaskan bahwa Pemkot Samarinda telah berkomitmen untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang di Kota Tepian pada 2026. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk tidak lagi memperpanjang izin tambang yang ada dan meminta pemerintah pusat untuk segera mencabut semua izin pertambangan yang beroperasi di Samarinda menjelang 2026.

“Tahun 2026 menjadi batas waktu bagi Pemkot Samarinda untuk benar-benar menegakkan komitmennya agar tidak ada lagi izin tambang yang diperpanjang. Ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan warga tidak terus-menerus dirugikan oleh aktivitas pertambangan yang merusak,” tegasnya.

Selain masalah izin tambang yang melampaui batas, Anhar juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak atas tanah bagi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Ia mengingatkan bahwa reklamasi lahan pasca-tambang juga harus menjadi perhatian serius, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar, baik bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat setempat.

Anhar pun berharap agar instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan inspektorat pertambangan segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas tambang yang merugikan masyarakat.

“Kami juga ingin memastikan reklamasi dilakukan dengan baik, sehingga dampak kerusakan lingkungan bisa diminimalisir,” tambahnya.

Sementara itu, warga setempat juga mulai resah dengan dampak dari aktivitas tambang yang terus berlangsung tanpa adanya penyelesaian masalah lahan. Mereka berharap ada solusi cepat agar kehidupan mereka tidak terganggu lebih jauh, dan mereka bisa mendapatkan hak mereka atas tanah yang selama ini terabaikan.

Anhar mengingatkan bahwa ke depan, pemerintah daerah dan provinsi harus lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan hak warga yang berada di sekitar area tambang. Pemerintah, kata dia, perlu lebih tegas dalam menjalankan kebijakan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat, sambil menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *