Scroll untuk baca artikel
POLITIK TERKINISUDUT PARLEMEN

Pemprov Kaltim Kejar Pendidikan Tinggi Gratis, Perlu Payung Hukum Permanen

279
×

Pemprov Kaltim Kejar Pendidikan Tinggi Gratis, Perlu Payung Hukum Permanen

Sebarkan artikel ini
Sarkowi V Zahry Anggota DPRD Kaltim

Samarinda, Locerita.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah berupaya mewujudkan cita-cita besar menghadirkan pendidikan tinggi tanpa biaya bagi warganya melalui program bertajuk Gratispol. Namun, langkah ambisius ini menghadapi kendala struktural, utamanya terkait dengan batas kewenangan daerah serta belum adanya landasan hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutannya.

Skema yang saat ini ditempuh oleh Pemprov adalah melalui pemberian dana hibah kepada perguruan tinggi. Meski dianggap solusi sementara, pendekatan ini dinilai belum cukup untuk menjamin program tetap berjalan dalam jangka panjang.

“Kalau program ini ingin berkelanjutan, tidak cukup dengan skema hibah. Harus diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda), agar ada kepastian hukum,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.

Ia menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan provinsi.

“Karena perguruan tinggi itu bukan kewenangan provinsi, maka tidak bisa dibiayai secara langsung dari APBD. Jalan satu-satunya saat ini hanya bisa dilakukan melalui skema hibah,” jelas Sarkowi.

Program Gratispol sendiri telah memasuki tahap awal implementasi dengan melibatkan 51 perguruan tinggi di Kaltim. Namun, mekanisme pelaksanaannya masih dalam tahap penyempurnaan, khususnya terkait prosedur pencairan dan pemanfaatan dana hibah.

“Target kami Agustus dana hibah sudah mulai cair, tapi masing-masing kampus punya mekanisme berbeda. Di Unmul, misalnya, mahasiswa baru tetap harus membayar dulu untuk mendapatkan NIM,” tambahnya.

Sementara itu, pemerintah juga mengambil langkah untuk memperkuat aspek kualitas dari program ini. Salah satu inisiatif yang tengah dirancang adalah peningkatan batas usia maksimal dosen yang ingin melanjutkan studi doktoral dari 40 menjadi 45 tahun.

“Langkah ini untuk memperkuat SDM perguruan tinggi agar kualitas pendidikan kita juga meningkat,” terang Sarkowi.

Menurutnya, keberhasilan program Gratispol tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa penerima, tetapi juga dari mutu lulusan dan kesiapan kelembagaan dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas.

“Program ini bagus, tapi harus punya pondasi hukum dan tata kelola yang kuat. Tidak bisa hanya karena janji kampanye lalu dijalankan tanpa regulasi. Nanti bisa berhenti di tengah jalan,” tandasnya.

Ia berharap Pemprov segera mempercepat penyusunan Perda agar skema pembiayaan pendidikan tinggi ini bisa dijalankan secara konsisten dan akuntabel.

“Harus ada regulasi yang menjamin keberlangsungan. Jangan sampai mahasiswa yang sudah menerima manfaat tiba-tiba terhenti di tengah jalan karena masalah legalitas,” pungkas Sarkowi.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *