LOCERITA.CO – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pemerintah memulai pembangunan gedung permanen untuk 100 Sekolah Rakyat pada tahun anggaran 2025. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, rentan miskin, dan kelompok sosial berisiko tinggi di seluruh Indonesia.
Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah menyiapkan program Sekolah Rakyat sebagai intervensi langsung untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita ingin ada keterpaduan antarprogram daerah dengan program di setiap kementerian dan lembaga. Semua pihak harus mengacu pada satu data yang sama, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN,” kata Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 7 Oktober 2025.
Mensos menjelaskan pemerintah menggunakan DTSEN sebagai basis utama penentuan sasaran penerima manfaat Sekolah Rakyat. Pemerintah ingin memastikan seluruh kebijakan sosial dan pendidikan tepat sasaran serta menyentuh keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Sekolah Rakyat Fokus Anak Rentan dan Putus Sekolah
Saifullah Yusuf menyampaikan Sekolah Rakyat menyasar anak-anak yang tidak bersekolah, berpotensi putus sekolah, atau sudah putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan kondisi sosial keluarga. Pemerintah merancang Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan terpadu dengan sistem berasrama atau boarding school.
Menurut Mensos, sistem asrama memungkinkan negara menghadirkan lingkungan belajar yang aman, stabil, dan terkontrol bagi anak-anak dari keluarga rentan. Pemerintah ingin memastikan peserta didik memperoleh pendidikan, pembinaan karakter, pemenuhan gizi, serta pendampingan sosial secara berkelanjutan.
“Sekolah Rakyat menjadi salah satu intervensi utama negara bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Negara hadir langsung untuk memastikan mereka tetap sekolah dan mendapatkan masa depan yang lebih baik,” ujar Saifullah Yusuf.
Mensos menjelaskan program Sekolah Rakyat telah berjalan pada tahap rintisan sejak Juli 2025. Pada tahap awal tersebut, pemerintah memanfaatkan skema pinjam pakai gedung milik pemerintah daerah, Balai Latihan Kerja (BLK), serta sentra-sentra milik Kementerian Sosial yang telah direnovasi.
Pemerintah memanfaatkan fasilitas yang tersedia agar proses pembelajaran dapat berjalan tanpa menunggu pembangunan gedung permanen. Saifullah Yusuf menegaskan pendekatan tersebut memungkinkan anak-anak rentan segera mendapatkan layanan pendidikan tanpa penundaan.
Namun, Saifullah Yusuf menekankan pemerintah tidak berhenti pada skema sementara. Pemerintah langsung menyiapkan pembangunan fisik gedung permanen Sekolah Rakyat mulai 2025 sebagai bagian dari komitmen jangka panjang negara di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Target 100 Sekolah Rakyat Dibangun Setiap Tahun
Saifullah Yusuf menargetkan pembangunan minimal 100 Sekolah Rakyat permanen setiap tahun. Pemerintah menyiapkan skema pendanaan penuh melalui APBN agar pemerintah daerah tidak terbebani biaya pembangunan maupun operasional utama sekolah.
“Targetnya minimal 100 Sekolah Rakyat harus dibangun setiap tahun. Dengan begitu, ke depan setiap kabupaten dan kota bisa memiliki satu Sekolah Rakyat,” kata Saifullah Yusuf.
Mensos menegaskan pemerintah daerah memegang peran penting dalam penyediaan lahan pembangunan. Pemerintah daerah wajib menyiapkan lahan dengan luas minimal antara 6,3 hektare hingga 10 hektare untuk setiap Sekolah Rakyat.
Pemerintah merancang Sekolah Rakyat sebagai kawasan pendidikan terpadu. Dalam satu lokasi, sekolah akan menampung jenjang pendidikan dasar hingga menengah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Pemerintah mengadopsi konsep pendidikan terpadu yang menyerupai model SMA Taruna Nusantara.
Saifullah Yusuf menjelaskan konsep tersebut memungkinkan pembinaan peserta didik secara berkesinambungan. Anak-anak dapat menempuh pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah dalam satu sistem yang terintegrasi, konsisten, dan terkontrol.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti asrama, ruang kelas, fasilitas olahraga, ruang pembinaan karakter, serta sarana pendukung lain yang menunjang proses pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik.
Kolaborasi Lintas Kementerian Perkuat Kualitas Sekolah
Saifullah Yusuf menegaskan keberhasilan Sekolah Rakyat bergantung pada kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial tidak bekerja sendiri dalam menjalankan program tersebut.
Pemerintah melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik Sekolah Rakyat. Pemerintah juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan standar bangunan sekolah memenuhi kualitas, keamanan, dan kenyamanan yang ditetapkan.
“Kami terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian agar Sekolah Rakyat memiliki kualitas pendidikan dan sarana prasarana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Saifullah Yusuf.
Mensos menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pemerintah memandang Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis untuk mencetak generasi unggul dari kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.
Saifullah Yusuf menambahkan pemerintah juga menyiapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. Pemerintah akan memantau efektivitas program, kualitas pembelajaran, serta dampak sosial ekonomi terhadap keluarga peserta didik.
Pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menekan angka anak putus sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan nasional, serta membuka peluang mobilitas sosial bagi keluarga miskin dan rentan. Saifullah Yusuf menegaskan negara tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Negara harus hadir secara nyata. Sekolah Rakyat menjadi wujud kehadiran negara untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak,” pungkas Saifullah Yusuf.
(Redaksi)
