Samarinda, Locerita.co – Keterbatasan daya tampung rumah sakit di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa lonjakan pasien dari luar daerah turut memperburuk situasi layanan kesehatan di kota ini, terlebih menjelang implementasi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) oleh BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai Juni 2025.
“Kalau hanya melihat jumlah rumah sakit, sepertinya sudah mencukupi. Tapi faktanya, rumah sakit kita kewalahan karena banyaknya pasien dari Kukar dan Bontang yang datang ke Samarinda untuk berobat,” ujar Puji.
Puji menjelaskan, kondisi ini berdampak langsung pada warga Samarinda yang seharusnya menjadi prioritas dalam layanan kesehatan.
“Padahal, fasilitas kesehatan ini dibangun dengan perencanaan kebutuhan lokal. Tapi sekarang jadi regional karena overload pasien dari luar,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa situasi akan semakin kompleks jika sistem KRIS diterapkan tanpa kesiapan penuh dari fasilitas kesehatan.
“Bila hanya 60 persen rumah sakit kita yang mampu memenuhi standar KRIS, berarti 40 persen sisanya tidak bisa melayani pasien BPJS. Ini bisa menimbulkan antrean panjang dan menurunkan kualitas layanan,” katanya.
Politisi Partai Demokrat ini juga mendorong Dinas Kesehatan untuk tidak hanya fokus pada izin operasional, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap ketersediaan dokter spesialis dan alat kesehatan.
“Izin itu jangan hanya formalitas. Kita harus cek kesiapan SDM dan kelengkapan alat medis secara berkala,” tegasnya.
Ia menyinggung pula soal laporan dugaan malapraktik yang mencuat baru-baru ini di salah satu rumah sakit swasta. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi peringatan agar manajemen rumah sakit tidak mengabaikan standar pelayanan.
“Kami tidak ingin masyarakat kehilangan kepercayaan karena satu kasus. Tapi ini tetap harus ditindaklanjuti secara serius,” jelasnya.
Sri Puji juga berharap agar Pemkot Samarinda segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah tetangga untuk membahas solusi jangka panjang terkait beban pasien lintas wilayah.
“Perlu kerja sama antardaerah agar penanganan kesehatan ini adil dan tidak membebani satu kota saja,” tutupnya.
Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi, ia menekankan pentingnya perencanaan dan evaluasi berkelanjutan agar sistem layanan kesehatan di Samarinda bisa lebih tangguh dan responsif.
(Redaksi)
