LOCERITA.CO – Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme penyaluran bantuan biaya pendidikan program Gratispol. Langkah ini bertujuan untuk meluruskan polemik terkait pembatalan kepesertaan sejumlah mahasiswa pascasarjana di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan. Juru Bicara Pemprov Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa aturan penyaluran bantuan ini mengacu sepenuhnya pada regulasi yang sah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merancang program Gratispol sebagai solusi untuk meringankan beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi putra-putri daerah. Namun, Faisal mengingatkan bahwa bantuan ini memiliki kriteria khusus yang sangat ketat. Penjelasan ini muncul setelah adanya gelombang keluhan dari mahasiswa jenjang S2 yang merasa dirugikan oleh sistem. Pemprov Kaltim memandang perlu adanya edukasi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi di masa mendatang.
Aturan Pergub Batasi Penerima Gratispol bagi Mahasiswa Eksekutif
Muhammad Faisal menjelaskan bahwa landasan utama pelaksanaan program ini adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 24 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, pemerintah telah menetapkan kategori mahasiswa yang berhak menerima subsidi pendidikan secara terperinci. Faisal menyebutkan bahwa lampiran I dalam Pergub secara eksplisit melarang pemberian bantuan kepada mahasiswa di luar kelas reguler. Hal ini mencakup mereka yang menempuh pendidikan di kelas eksekutif, kelas malam, maupun kelas kerja sama.
Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Pemprov Kaltim juga tidak memperbolehkan mahasiswa kelas jauh atau program sejenis lainnya untuk mengakses dana Gratispol. Pembatasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan. Faisal menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus mengalir sesuai dengan payung hukum yang ada.
Jika pemerintah tetap memaksakan pembayaran bagi mahasiswa kelas eksekutif, risiko hukum akan muncul di kemudian hari. Faisal mengkhawatirkan hal tersebut akan menjadi temuan negatif saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit tahunan. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim memilih untuk bertindak tegas demi menghindari potensi pelanggaran administrasi keuangan negara. Keputusan pembatalan ini merupakan langkah preventif untuk melindungi integritas program bantuan pendidikan di Kalimantan Timur.
Tanggung Jawab Verifikasi Data Berada di Pihak Perguruan Tinggi
Mengenai mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos oleh sistem, Faisal memberikan klarifikasi mendalam. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab verifikasi data awal sepenuhnya berada pada otoritas perguruan tinggi masing-masing. Pihak kampus seharusnya melakukan penyaringan ketat sebelum mengusulkan nama-nama mahasiswa ke tingkat provinsi. Kekeliruan pada tahap verifikasi di tingkat kampus menyebabkan munculnya harapan palsu bagi para mahasiswa kelas eksekutif.
Faisal menegaskan bahwa sistem di provinsi hanya memproses data yang masuk dari pihak universitas. Jika kampus mengusulkan mahasiswa yang tidak memenuhi syarat Pergub, maka sistem pusat akan melakukan pembatalan otomatis setelah pemeriksaan lanjutan. Pemprov Kaltim meminta pihak ITK untuk segera memberikan penjelasan yang terbuka kepada mahasiswa yang terdampak. Komunikasi yang komprehensif dari pihak kampus sangat penting untuk meredam polemik yang sedang berkembang saat ini.
Pemprov Kaltim kini menyerahkan penyelesaian persoalan internal tersebut kepada manajemen Institut Teknologi Kalimantan. Pemerintah berharap perguruan tinggi lebih teliti dalam melakukan validasi status akademik mahasiswa mereka. Kedisiplinan dalam verifikasi data akan mencegah munculnya masalah administrasi yang merugikan banyak pihak. Faisal mengimbau seluruh perguruan tinggi mitra untuk mempelajari kembali isi Pergub Nomor 24 Tahun 2025 secara detail.
Komitmen Pemprov Kaltim dalam Memperluas Akses Pendidikan
Meski menghadapi tantangan administratif, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen melanjutkan program Gratispol secara berkelanjutan. Program ini merupakan kebijakan strategis untuk mencetak sumber daya manusia unggul di Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memastikan bahwa kendala biaya tidak lagi menjadi penghalang bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi. Namun, Faisal kembali mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini wajib patuh pada regulasi agar tetap memiliki kepastian hukum.
Pemerintah provinsi berencana untuk memperketat koordinasi dengan seluruh mitra perguruan tinggi di masa depan. Pemprov Kaltim akan mengevaluasi sistem pelaporan agar kesalahan data seperti di ITK tidak terulang kembali. Melalui program Gratispol, pemerintah berharap indeks pembangunan manusia di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan signifikan. Kesuksesan program ini sangat bergantung pada kejujuran administrasi dari pihak mahasiswa maupun instansi pendidikan.
Faisal menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam penyaluran bantuan publik. Pemprov Kaltim akan selalu bersikap terbuka terhadap masukan masyarakat asalkan tetap berada dalam koridor hukum. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya program Gratispol agar benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan daerah. Kepastian hukum dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
(Redaksi)
