LOCERITA.CO, SAMARINDA – Program Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi (SPPG) kini menjadi tumpuan pemerintah dalam menghadirkan makanan sehat dan bergizi bagi pelajar di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Setiap dapur pelaksana harus menyiapkan ribuan porsi setiap hari dengan biaya operasional yang tak main-main.
Kepala Satgas MBG Kota Samarinda, Suwarso, menjelaskan bahwa satu porsi makanan ditetapkan seharga Rp15 ribu, ditambah Rp2 ribu untuk sewa peralatan dapur yang disediakan mitra pelaksana.
“Pemerintah hanya menanggung biaya sewanya,” ujarnya.
Sebagai contoh, SPPG Samarinda Ulu melayani empat sekolah—SDN 18, SDN 20, SMPN 5, dan SMPN 7—dengan total 2.330 porsi setiap hari. Jika dikalikan, biaya hariannya tembus Rp34,95 juta, dan dalam sebulan bisa menelan hampir Rp1 miliar. Uang sebanyak itu berputar untuk membeli bahan makanan, ongkos antar, hingga upah pekerja pencuci tray makanan.
Namun, jangan bayangkan dana itu langsung cair tiap bulan. Pendamping Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kaltim, Sirajul Amin Mubarak, menjelaskan bahwa sistem pembayarannya cukup ketat. Dana disalurkan bertahap lewat mekanisme uang muka, bukan sekaligus.
“Setiap dua minggu, SPPG wajib lapor penggunaan dana secara rinci,” jelas Sirajul.
Dana juga tak bisa sembarangan dicairkan karena diatur melalui Virtual Account (VA) bersama antara BGN dan mitra. Proses pencairan baru bisa dilakukan jika disetujui dua pihak perwakilan yayasan dan kepala SPPG. Tak ada sistem reimburse—semua berbasis persetujuan real time.
Program besar ini bersumber dari APBN 2026 yang mencapai Rp335 triliun, di mana Rp223,6 triliun (67%) dialokasikan untuk pendidikan, disusul anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, fungsi ekonomi Rp19,7 triliun, dan dana cadangan Rp67 triliun.
Di Kalimantan Timur sendiri, ada 102 SPPG yang sudah terbentuk, namun baru 54 yang aktif beroperasi. Kota Samarinda jadi daerah dengan dapur terbanyak—33 sudah ber-SK dan 16 sudah operasional. Disusul Balikpapan (10 OPS), Bontang (5 OPS), dan Kukar (10 OPS).
“Mahakam Ulu masih belum punya SPPG aktif,” tambah Sirajul.
Meski baru berjalan sebagian, sistem baru ini menjadi harapan agar gizi anak sekolah di daerah bisa lebih baik. Pemerintah berharap, dengan kontrol digital dan pengawasan ketat, program makan bergizi gratis benar-benar dapat dijalankan dengan tata kelola yang transparan.
(Redaksi)













